Jakarta, 11 Agustus 2025 – Isu royalti musik kembali menjadi perhatian publik setelah dua peristiwa besar terjadi hampir bersamaan. Pertama, penyelesaian sengketa antara Mie Gacoan di Bali dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) dengan pembayaran Rp2,2 miliar. Kedua, viralnya foto struk restoran yang mencantumkan biaya “Royalti Musik/Lagu” senilai Rp29.140.
Kasus Mie Gacoan bermula dari tuduhan SELMI bahwa restoran tersebut memutar musik secara komersial tanpa membayar royalti sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setelah proses negosiasi, kedua pihak sepakat berdamai pada 8 Agustus 2025 di Bali. Kesepakatan yang disaksikan Menteri Hukum dan HAM itu mengatur pembayaran Rp2,2 miliar untuk izin pemutaran musik hingga akhir Desember 2025, dihitung berdasarkan jumlah gerai, kapasitas kursi, dan periode penggunaan musik sejak 2022.
Beberapa hari setelah kesepakatan tersebut, publik dihebohkan oleh foto struk restoran yang memuat biaya royalti musik sebesar Rp29.140. Foto itu menyebar cepat di media sosial dan memicu perdebatan. Sebagian menilai langkah ini sebagai transparansi, sementara lainnya menganggapnya beban tambahan yang tidak pantas bagi konsumen.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memberikan klarifikasi bahwa pencantuman biaya royalti secara terpisah di struk bukanlah praktik umum. Kewajiban membayar royalti ada di pihak pengelola usaha dan biasanya sudah termasuk dalam harga menu. Menurut PHRI, foto yang beredar bisa saja merupakan kasus khusus dan tidak mewakili praktik industri secara keseluruhan.
Berdasarkan aturan, setiap pemakaian musik untuk kepentingan komersial wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau LMK resmi. Besaran tarif dihitung berdasarkan kapasitas tempat, jumlah kursi, dan durasi pemutaran musik. Pelanggan tidak memiliki kewajiban membayar royalti secara langsung karena ini merupakan bagian dari biaya operasional usaha.
Kontroversi ini memunculkan kembali diskusi soal penerapan hak cipta di ruang publik. Pengusaha kuliner diimbau memastikan kepatuhan terhadap aturan, sementara lembaga pengelola royalti diminta meningkatkan edukasi dan transparansi agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
